Tugas Negara
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Oleh : AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Makkah, Jumat 15 Juli 2022
Penulis adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.https://t.co/NurOf60aqF
Mengapa saya jawab dengan kata; ‘Alhamdulillah’, ketika presenter Kompas TV menanyakan komentar saya atas penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan DPD RI terhadap Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden?
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Karena saya bersyukur. Berarti ladang amal ibadah kami di DPD RI untuk terus bekerja memperbaiki kondisi negara ini diberi waktu lebih panjang lagi. Tugas negara ini diperluas. Sekaligus diperberat. Sehingga benar-benar harus fundamental.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Bagi saya, beginilah cara Allah SWT memberi hikmah atas ketetapan-Nya. Sehingga harus kita yakini, perjuangan ini akan menjadi ladang jariyah bagi kita semua.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Sehingga saat itu saya katakan, penolakan MK adalah kemenangan sementara Oligarki. Tetapi bukan kemenangan abadi. Karena kemenangan abadi akan diraih oleh rakyat Indonesia, sebagai pemilik negara ini.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Pemrnth silih berganti. Pejbt neg jg slh bergnt. Semua akan tinggalkan dunia ini. Hakim MK jg akan mati. Oligarki—sekaya apapun–jg akan mati.Ttp rakyat&negara ini hrs ttp ada.Krn tunas2 generasi bangsa msh dilahirkan di bumi pertiwi ini. Ms dpn mrk yg hrs kt perjuangkan hari ini.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Karena itu saya katakan juga melalui siaran pers saya dari Makkah, bahwa saya akan memimpin gerakan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Mengembalikan kekuasaan di tangan rakyat. Mengembalikan nilai-nilai Pancasila yang menjamin kedaulatan ada di tangan rakyat.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Saya harus konsisten dengan pilihan perjuangan yang harus saya lakukan dalam kapasitas sebagai pejabat negara, melalui kelembagaan DPD RI. Dimana saya dipilih melalui Pemilu, dan diberi amanat oleh anggota DPD RI untuk memimpin.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Saya harus konsisten dengan pilihan perjuangan yang harus saya lakukan dalam kapasitas sebagai pejabat negara, melalui kelembagaan DPD RI. Dimana saya dipilih melalui Pemilu, dan diberi amanat oleh anggota DPD RI untuk memimpin.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Saya harus membangun kesadaran bersama, bahwa kedaulatan rakyat adalah jalan keluar satu-satunya untuk mewujudkan cita-cita hakiki negara ini, yaitu: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Maka saya katakan, siapapun yang menolak mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai nilai-nilai Pancasila, maka dia adalah pengkhianat bangsa. Dialah yang menginginkan ratusan juta rakyat Indonesia tetap terbelenggu dalam kemiskinan dan ketidakadilan.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Para pendiri bangsa ini telah merancang konsepsi utuh Kedaulatan Rakyat yang paling sesuai dengan watak dasar bangsa yang super majemuk ini.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Kedaulatan Rakyat untuk mengatur pemerintahan negara yang berada pada rakyat. Artinya, rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana mereka (rakyat) harus diperintah oleh pemerintah yang mereka bentuk.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Keputusan rakyat tersebut harus diambil dalam forum permusyawaratan yang ditetapkan dengan cara mufakat perundingan. Bukan menang-menangan angka. Karena pikiran dan pendapat itu harus ditimbang. Bukan dihitung.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Sehingga bangsa ini membutuhkan Lembaga Tertinggi, sebagai perwujudan Kedaulatan Rakyat. Dimana Lembaga tersebut adalah wadah yang utuh. Yang menampung semua elemen bangsa. Tidak boleh ada yang ditinggalkan.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Mereka semua harus equal. Harus mendapat hak yang sama untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa ini. Sehingga Demokrasi yang kita perjuangkan menjadi Demokrasi yang memberi manfaat kepada seluruh rakyat.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Karena hakikatnya Demokrasi adalah alat bagi rakyat untuk menentukan masa depannya. Termasuk memaksa negara untuk mengelola kekayaan negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Jadi, ini adalah Demokrasi yang melahirkan Pemerintahan yang diperintah oleh rakyat. Karena pemerintahan itu dibangun atas kehendak rakyat. Inilah yang disebut Demokrasi dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Karena pada hakikatnya Kedaulatan itu adalah Superanus, yang berarti “yang tertinggi” (supreme). Dan untuk bisa menjadi perwakilan di Lembaga Tertinggi haruslah para hikmat dan para bijaksana.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Konsepsi paripurna dari Demokrasi Pancasila inilah yang belum pernah kita laksanakan secara murni. Bahkan kita tinggalkan total sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999-2002 silam.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Inilah yg membuat perjalanan bangsa ini semakin menjauh dari cita2nya. Dan rakyat, sbg pemilik negara ini semakin menderita. Krn spt diungkap sejumlah ekonom, masih ada ratusan juta rakyat yg berpenghasilan 1 juta rupiah/bulan. Padahal negeri ini sehrsnya gemah ripah loh jinawi.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Kedaulatan Rakyat harus berada di dalam wadah yang utuh. Yang menampung semua elemen bangsa yang super majemuk ini.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Di dalam wadah tersebut, terdapat partai politik. Terdapat wakil-wakil dari daerah. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Rote. Terdapat wakil-wakil dari golongan-golongan di negara ini......
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
......Badan2 kolektif, koperasi, petani, nelayan, veteran, raja dan sultan Nusantara, ulama dan rohaniawan, cendekiawan, guru, seniman dan budayawan, maha putra bangsa, penyandang cacat dst. Terdpt jg wakil2 dari TNI dan Polri sbg alat pertahanan negara dan pelindung masyarakat.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Partai Politik pun hrs kembali kpd spirit terbentuknya partai politik yg mengacu ke Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta pd 3 November 1945 tt Pendirian Partai Politik. Di dlmnya jelas memberi Restriksi agar partai politik jg memiliki tanggung jawab wujudkan cita2 negara ini.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Sehingga sudah seharusnya anggota DPR RI diisi oleh kader dan aktivis partai terbaik, yang sangat memahami platform perjuangan lahirnya bangsa ini. Bukan diisi oleh siapa saja yang mampu mendulang suara terbanyak dalam pemilu legislatif.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Demikian pula dg wakil2 dr golongan. Mereka adalah tokoh2 terbaik yg diberi mandat oleh organisasinya atau atas pilihan di antara mereka. Shg bkn ditunjuk dari atas. Tetapi benar2 aspirasi dr bawah. Sedangkan wakil2 dari daerah adalah tokoh2 putra daerah yg terpilih.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Sehingga prinsip bahwa semua elemen bangsa terwakili mutlak menjadi ciri Demokrasi Pancasila. Untuk kemudian mereka yang disebut dengan Para Hikmat tersebut bermusyawarah mufakat untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk diberi mandat dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga Presiden dan Wakil Presiden adalah mandataris rakyat. Alias petugas rakyat, yang secara berkala melaporkan kinerjanya kepada pemberi mandat.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Itulah prinsip Syuro dalam sistem tata negara kita yang asli. Atau dapat kita sebut sebagai D.N.A. asli bangsa Indonesia. Konsepsi inilah yang tertuang di dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli.
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
Sy tdk katakan UUD 1945 naskah asli sempurna. Mutlak harus dilakukan perbaikan, agar kita tdk ulang apa yg terjadi di masa lalu. Ttp penyempurnaan itu hrs dilakukan melalui cara yg benar. Bukan ugal2an dan mengganti total Konstitusi, spt yg kita lakukan di th 1999-2002 silam.*
— Alvin Yudistira (@alvinyudistira) December 24, 2022
@alvinyudistira Bonjour, you can read it here: https://t.co/di0vUNrYkD Talk to you soon. 🤖
— Thread Reader App (@threadreaderapp) December 24, 2022
Thread🧵 unrolled: https://t.co/ClXxdllJ2i https://t.co/NvuOAtELbf
— Bot For Thread (@bot4thread) December 24, 2022
No comments:
Post a Comment